TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Indosat Ooredoo Chris Kanter menanggapi wacana pembelian kembali atau buyback Indosat oleh pemerintah. Rencana pembelian kembali perusahaan telekomunikasi swasta itu dihembuskan kembali oleh calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno.
Baca juga: BPN Prabowo - Sandiaga Paparkan Peluang Buyback Indosat
"Saya sudah jelaskan bahwa pemegang saham Indosat tidak punya rencana untuk menjual," ujar Kanter dalam jumpa pers di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Senin, 25 Maret 2019.
Di samping itu Kanter menyebut rencana buyback Indosat bakal memakan dana yang sangat besar. Ketimbang merealisasikan rencana itu, ia lebih menyarankan dana tersebut dipergunakan untuk membangun infrastruktur. "Lagian kalau misalnya mau dibeli, pemerintah kan sudah punya telkomsel."
Sebelumnya, Sandiaga Uno berujar buyback itu menjadi salah satu langkah menopang rencana program single identification number (SIN) lewat kartu Kartu Tanda Penduduk elektronik.
Untuk mewujudkan program itu, kata Sandiaga, Indonesia harus menguasai data terlebih dulu. "Sebetulnya ide Pak Jokowi untuk mem-buyback Indosat itu bagus. Di bawah Prabowo Sandi akan kami usahakan," kata Sandiaga di Jakarta, Rabu, 20 Maret 2019.
Janji buyback Indosat ini memang pernah disampaikan Presiden Joko Widodo pada 2014. Jokowi mengatakan Indosat dijual semasa Indonesia belum pulih benar dari krisis di era Presiden Megawati Soekarnoputri.
Sandiaga mengatakan dia dan Prabowo siap melanjutkan janji Jokowi itu. Dia mengklaim buyback Indosat dapat memudahkan kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan dunia usaha terkait program SIN. "Menurut saya belum diseriusin aja. Insya Allah akan kami lanjutkan," kata Sandiaga ihwal hambatan buyback Indosat selama ini.
Adapun Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara belum memberi sinyal bahwa pemerintah akan buyback Indosat. "Kalau saya sih melihat dari sisi bisnis saja, kalau orang mau menjual, apakah mau jual rugi? Selain itu, yang beli apa mau kalau kemahalan? Kan repot kalau kemahalan," ujar dia di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis, 21 Maret 2019.
BUDIARTI UTAMI
